TAUHID SEBAGAI DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tauhid dapat dartikan sebagai keyakinan bahwa Allah SWT sebagai sumber atau asal segala sesuau. Segala sesuatu adalah ciptaanNya,[1] dan segala sesatu akan kembali  kepadanya.[2]

Pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu adalah milik Allah menempatkan tauhid atau keimanan kepada  Allah sebaga inti dari ajaran Islam.  Ajaran tauhid mejadi petunjuk dan sekaligus dasar dari segala perilaku umat Islam, termasuk perilaku ekonomi.  Dalam bahasa hukum ketatanegaraan modern, dapat dikatakan bahwa tauhid merupakan inti dari konsitusi Islam. Dalam arti ini, maka semua supremasi konstitusional adalah kepunyaan Allah dan tak ada sesuatu pun yang bertentangan dengannya. KehendakNya harus dipatuhi, diterima,[3] dilaksanakan dan disebarluaskan.

Terkait dengan kegiatan ekonomi, maka segala sumber daya di langit dan di bumi diciptakan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umat manusia.[4] Allah sendiri dengan firmanNya menempatkan manusia sebagai khalifahNya.[5] Khalifah dapat diartikan sebagai pemerintah, sebagai pemegang mandat, atau sebagai wakil. Intinya, sebagai khalifah,  manusia adalah pemegang amanah Allah.

Sebagai pemegang amanah Allah, manusia berkewajiban memakmurkan alam semesta. Ia berkewajiban menjaga dan memilihara kelestarian lingkungannya. Manusia diberikan kewenangan untuk mengelola, mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam untuk kesejahteraannya, kesejahteraan masyarakat dan bangsanya, dan mereka dilarang untuk merusaknya.[6]

Sejalan dengan ini, manusia dapat menggunakan usaha mereka seoptimal mungkin untuk membebaskan masyarakat Islam dari tekanan kebutuhan  dan menjamin bahwa perorangan di dalam masyarakat  terlepas dari kepercayaan dan ideologinya, dijamjin pemuasaan (satisfaction)) kebutuhannya melalui kerjanya atau lembaga-lembaga di dalam masyarakat sekalipun output atau incomenya tidak cukup untuk memuaskan kebutuhannya. Konsep pemuasan kebutuhan di dalam Islam melampaui konsep eonomi tradisional mengenai kebutuhan dasar (basic needs).[7]  

Kegiatan ekonomi yang dilandasi tauhid ini dimaksudkan untuk memperoleh falah, yakni kemulian dan kemenangan, yakni kemuliaan dan kemenangan di dalam hidup. Kemuliaan dan kemenangan di dalam hidup ini, mencakup kemuliaan dan kemengan di dunia dan kemenangan dan kemuliaan di akhirat. Untuk kepentingan dunia, falah mencakup kelangsungan hidup abadi, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan di akhirat, falah berarti kelangsungan hidup, kesejahteraan, kemuliaan, dan pengetahuan yang abadi.[8]

Pengakuan akan kegiatan ekonomi yang berbasis tauhid berarti, bahwa segala hal yang terkait dengan kegiatan ekonomi harus dilandasi pada kehendak atau norma-norma atau hukum-hukum Allah.  Maka, semua perilaku Muslim, termasuk di dalamnya perilaku ekonomi, dilandasi pada tata nilai, etika, dan peratur-peraturan yang ditetapkan Allah.[9]

Tata nilai, etika dan hukum-hukum yang merupakan perujudan dari kehendak Allah, pertama-tama dapat ditelusuri di dalam al-Qur’an,[10] selanjutnya dari al hadits, berupa perbuatan atau perkataan Rasulullah mengenai perilaku yang merepresentasikan dengan sangat lengkap pelaksanaan  dari peraturan-peratuan di dalam Qur’an.[11]

Selain itu, sesuai dengan penghargaan Islam terhadap ilmu dan akal, Allah juga menetapkan sebagai salah satu alat dalam penetapkan hukum adalah ijtihad,[12] yaitu memanfaatkan kemampuan penalaran secara optimal untuk menemukan ketentuan hukum, atau menetapkan hukum dari sesuatu yang ketentuannya tidak jelas atau belum ada di dalam Qur’an dan Sunnah.

II.     Permasalahan

Dari paparan di atas, jelas bahwa segala bentuk perilaku manusia Muslim harus ddilandasi tauhid. Masalahnya, adalah bagaimana wujud hukum ekonomi Islam yang berbasis tauhid tersebut? Bagaimana prinsip-prinsipnya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata?

III.   Pembahasan

Konsep tauhid terkait dengan (hukum) ekonomi Islam adalah bahwa (1) segala sumber daya atau kekayaan   berasal dari Allah, (2) penggunaannya ditentukan atau diatur oleh Allah.

1.   Segala sumber daya berasal dari Allah

Allah menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai kekayaan atau sumber daya,[13] yang dapat dikelola dan dikembangkan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran manusia perorangan dan seluruh masyarakat atau umat manusia, serta lingkungan alamnya.

Berbeda dengan faham ahli ekonomi knvensional, yang menyatakan sumber daya ini terbatas dalam artian mutlak (absolut scarcity), maka menurut para ahli ekonomi Islam, yang disimpulkan dari pemahaman mereka terhadap firman-firman Allah di dalam Qur’an, kelangkaan sumber daya ini tidak bersifat mutlak. Ini sejalan dengan ketentuan al Qur’an Surat Al Hijir ayat 19-21.

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya, dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.

Maksud dari ayat-ayat adalah: (1) Allah yang menciptakan bumi, membuatnya stabil dan cocok untuk kita; dengan  kehendakNya, tanaman dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menghasilkan segala jenis benda dalam keseimbangan; (2) sumberdaya alam ini diciptakan Allah cocok dengan kehidupan manusia, dan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakanNya  dan yang dipeliharaNya untuk kesinambungan mereka; (3) ayat 19 dan 20 menginformasikan kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam jumlah yang cukup untuk kelangsungan hidup semua makhluk termasuk  manusia. Maka, tak seorang pun dapat berbicara mengenai kelangkaan mutlak. Makna  ayat 21 memberikan dasar filosofis mengenai “kelangkaan relatif”. Mengikuti Imam Razi, semua saranan-sarana yang mungkin dan potesial bagi kehidupan hanya dapat diwujudkan dengan Kehendak dan Kekuasaan Allah. Apa yang diberikan Allah untuk kehidupan manusia di bumi adalah tak terbatas, yang sesuai dengannya, akan tetapi yang diperoleh makhluk di bumi pada suatu masa tertentu adalah terbatas sesuai dengan sifat dunia kita dan jangka waktu kehidupan.  Tafsiran lain atas ayat 21 semua pemberian dan energy yang sangat banyak berasal dari Allah, Pencipta dan Penyinambung kehidupan dunia. Dan apa yang kita lihat atau terima atau bayangkan hanya sebagian kecil dari apa yang ada. Bagian ini disediakan Allah bagi kita dan dunia sesuai dengan kebutuhan kita dari waktu ke waktu. Bagian ini sangat terbatas sesuai dengan peraturan dan rencana (Allah). Sumbernya tak tak terbatas dan tak ada habisnya.[14]

Kelangkaan relatif sumber daya ini mengharuskan Muslim perorangan maupun keseluruhan  untuk menggali, mengelola dan mengembangkannya. Muslim diwajibkan menuntut ilmu agar mampu menguasai atau menundukkan alam semesta. Mereka diwajibkan untuk menuntut ilmu agar mampu mengembangkan keahlian mereka untuk mengekploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan alam baik yang kasat mata maupun yang terkandung di dalam perut bumi, baik yang terdapat di darat, di  laut maupun di udara. Muslim juga didorong untuk mengembangkan berbagai macam barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan masyarakatnya, dan seluruh umat manusia, makhluk-makhluk lainnya, termasuk lingkungan alam sekitarnya.

          Allah melalui firmanNya melarang kaum Muslimin untuk hanya mementingkan diri sendiri,[15] berperilaku boros,[16] dan kikir.[17] Sebaliknya, Allah memerintahkan agar Muslim memperhatikan ibu, bapak, dan kerabat mereka, serta peduli kepada fakir miskin[18] dan anak yatim.[19]

2.   Penggunaan sumber daya ditentukan oleh Allah

Dalam Qur’an ditegaskan bahwa iman dan takwa merupakan syarat bagi pertumbuhan.[20] Di dalam Qur’an Surat Al-A’raf Allah berfirman.

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Kataan “beriman dan bertakwa”, mengandung pengertian bahwa jika di dalam kehidupannya, termasuk dalam melaksanakan kegiatan ekonminya manusia berpegang dan mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya melalui ketetapan-ketetapan hukumnya, maka pastilah mereka akan diberikan berkah yang melimpah dari langit dan bumi. Dengan kata lain, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya Muslim harus berpegang kepada kehendak Allah yang diterakan di dalam wujud nilai, etik dan hukum-hukumNya.

Kehendak Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Syari’ah harus diwujudkan.[21] Apa yang dikehendaki Allah dapat dipahami melalui petunjuk Allah di dalam Kitab Sucinya, al-Quran, dan Sunnah Rasulnya. Dalam Al Qur’an  Surah Al-Baqarah ayat 2 Allah menegaskan bahwa  Kitab SuciNya merupakan petunjuk bagi orang yang bertaqwa. Dalam Surah lainnya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi Allah, mematahui Rasul, dan ulil amriNya.[22]    

Petunjuk-petunjuk Allah yang berisi nilai, etika, dan norma hukum. nilai, etika, dan norma hukum ini adaalah: (1) menyeimbangkan kehidupan duniawi dan ukhrawi; (2) tidak melakukan kerusakan; (3) kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat; (4) memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang halal; (5) tolong menolong; (6) bersyukur atas keberhasilan dalam usaha.

(1)     Menyeimbangkan kehidupan akhirat dengan dunia

Islam menghadapkan pemeluknya pada realitas kehidupan. Dalam menghadapi kenyataan hidup, sebagaimana manusia lainnya manusia Muslim juga memerlukan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan dunia dan ukhrawi. Sejalan dengan ini Allah memberikan petunjukNya kepada orang-orang yang beriman untuk menuntut kehidupan di akhirat dengan tidak melupakan tanggung jawabnya di dunia.

Di dalam Qur’an Surah Al Baqarah ayat 177 ditegaskan bahwa kebaikan itu bukan sekedar menghadap Timur dan Barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir  dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Dari ayat ini, keimanan kapada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat-kitab, nabi-nabiNya, mendirikan shalat dan memerdekakan budak dikaitkan dengan soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi. Soal-soal yang berkaitan dengan ekonomi itu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir  dan orang-orang yang meminta-minta; menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.   

Tanggung jawab di dunia, berarti setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk dirinya sendiri, dan untuk keluarganya. Selain itu setiap Muslim juga memikul tanggung tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perhatian kepada keluarga, orang miskin, ibnu sabil,[23] dan anak yatim.[24]

Di dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 9 dan 10 Allah berfirman:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.  Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

          Dengan demikian, jelas bahwa Islam tidak pernah melarang umatnya untuk mengejar kesenangan, atau kebahagian duniawi. Islam hanya melarang para pemeluknya untuk terlena dalam kehidupan dunia, dan melupakan akhirat, padahal kehidupan di akhirat adalah lebih kekal dan itulah kehidupan yang sesungguhnya.

          Memang dalam banyak ayat al-Our’an ditegaskan bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia.[25] Akan tetapi juga patut diketahui untuk sampai kepada kehidupan akhirat setiap orang akan melalui kehidupan duniawi. Selain itu, kegiatan ekonomi apa pun yang dilakukan di duniawi apabila sesuai dengan tuntunan Ilahi semuanya akan memiliki ibadah di sisi Allah. Misalnya, melakukan jual beli tanpa melakukan penipuan, penyesatan merupakan salah satu jalan menuju kebahagiaan di akhirat kelak                 

(2)         Tidak melakukan kerusakan

Bumi, air dan ruang udara, dan ruang angkasa diperuntukkan bagi manusia agar didayagnakan dan dikembangkan untuk kemaslahatan bersama umat manusia. Dalam memanfaatkan bumi, air, ruang udara dan angkasa ini, harus diperhatikan kelesariannya. Manusia sebagai khalifah dibumi harus mengelola alam semesta, memberikan nilai tambah padanya, dengan memperhatikan kesinambungannya  untuk generasi yang akan datang.[26]

Islam sangat mencela mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, mengejar kebahagiaan sendiri dengan mengorbankan orang lain, seperti mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan mereka sendiri yang berakibat pada rusaknya sumber daya  alam tersebut.[27] Akibatnya, generasi yang akan datang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam ini. Bahkan, mungkin mereka terbebani untuk memulihkannya, dan membayar hutang  yang telah dibuat  oleh generasi sebelumnya.

Perbuatan melakukan kerusakan di bumi, sangat dicela Allah. Ini ditegaskan di dalam Q.2:195. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa “…. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

(3)         Kepedulian terhadap keluarga dan masyarakat

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial Islam memecahkannya melalui lembaga  nafaqah, fidyah, kiffarah, dam, diyat dan qurban.

Nafaqah ada dua, yaitu (a) nafaqah sunnah, dan (b) nafaqah wajib. Nafkah sunnah diberikan kepada kerabat, fakir, miskin, anak yatim, orang yang di dalam perjalanan (ibnu sabil), orang yang meminta atau menuntut haknya (assailin), dan orang yang memerdekakan budak.[28]  Nafkah wajib, adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat,[29] kepada para mustahiq. Mustahiq, orang yang berhak menerima zakat terdiri atas delapan golongan, yaitu kepada orang-orang: fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'allaf yang dibujuk hatinya, yang memerdekakan budak, yang berhutang, di jalan Allah, dan yang sedang dalam perjalanan (Q.9 (At-Taubah:60).

Fidyah penggantian yang dikeluarkan oleh seseorang yang karena sakit atau karena usianya tidak dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Fidyah ini diberikan kepada seorang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan.[30]

»»  READMORE...

PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

Tiga dekade yang lalu, Bank Syariah sebagai representasi keuangan Islam, belum dikenal oleh masyarakat. Kini sistem keuangan syariah telah beroperasi di lebih dari 55 negara yang pasarnya tengah bangkit dan berkembang (Lewis dan Algaoud, 2007).
Meskipun pemikiran ekonomi syariah baru muncul beberapa tahun terakhir ini di negara-negara muslim, namun ide-ide tentang ekonomi Islam dapat dirunut dalam Alquran yang di turunkan pada abad ke-7.
Makna harfiah syari’ah adalah “jalan menuju mata air”, dan dalam pengertian teknis berarti sistem hukum dan aturan perilaku yang sesuai dengan Alquran dan Hadist, seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kaum muslim tidak dapat memilah perilaku mereka ke dalam dimensi religius dan dimensi sekuler. Selain itu, tindakan mereka harus selalu mengikuti syariah sebagai hukum Islam.
Adapun prinsip-prinsip keuangan syariah meliputi:

1. Riba
   Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio, 1999). Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba. Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
   Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi lagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah.
   Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba Jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan.
   Riba Fadhl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.
2. Zakat
   Zakat merupakan instrumen keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Keadilan dan kesetaraan berarti setiap orang harus memiliki peluang yang sama dan tidak berarti bahwa mereka harus sama-sama miskin atau sama-sama kaya.
   Negara Islam wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan minimal warga negaranya, dalam bentuk sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan dan pendidikan (QS. 58:11). Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani perbedaan sosial dalam masyarakat dan agar kaum muslimin mampu menjalani kehidupan sosial dan material yang bermartabat dan memuaskan.
3. Haram
   Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah sesuai yang telah diajarkan dalam Alquran dan Hadist. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa praktek dan aktivitas keuangan syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka diharapkan lembaga keuangan syariah membentuk Dewan Penyelia Agama atau Dewan Syariah. Dewan ini beranggotakan  para ahli hukum Islam yang bertindak sebagai auditor dan penasihat syariah yang independen.
   Aturan tegas mengenai investasi beretika harus dijalankan.  Oleh karena itu lembaga keuangan syariah tidak boleh mendanai aktivitas atau item yang haram, seperti perdagangan minuman keras, obat-obatan terlarang atau daging babi. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga didorong untuk memprioritaskan produksi barang-barang primer untuk memenuhi kebutuhan umat manusia.
4. Gharar dan Maysir
   Alquran melarang secara tegas segala bentuk perjudian (QS. 5:90-91). Alquran menggunakan kata maysir untuk perjudian, berasal dari kata usr (kemudahan dan kesenangan): penjudi berusaha mengumpulkan harta tanpa kerja dan saat ini istilah itu diterapkan secara umum pada semua bentuk aktivitas judi.
   Selain mengharamkan judi, Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi. Hukum Islam menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil dan etis, pengayaan diri melalui permainan judi harus dilarang.
   Islam juga melarang transaksi ekonomi yang melibatkan unsur spekulasi, gharar (secara harfiah berarti “resiko). Apabila riba dan maysir dilarang dalam Alquran, maka gharar dilarang dalam beberapa hadis. Menurut istilah bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha tanpa pengetahuan yang jelas, atau menjalankan transaksi dengan resiko yang berlebihan. Jika unsur ketidakpastian tersebut tidak terlalu besar dan tidak terhindarkan, maka Islam membolehkannya (Algaoud dan Lewis, 2007).
5. Takaful
   Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa arab kafala, yang berarti memperhatikan kebutuhan seseorang. Kata ini mengacu pada suatu praktik ketika para partisipan suatu kelompok sepakat untuk bersama-sama menjamin diri mereka sendiri terhadap kerugian atau kerusakan. Jika ada anggota partisipan ditimpa malapetaka atau bencana, ia akan menerima manfaat finansial dari dana sebagaimana ditetapkan dalam kontrak asuransi untuk membantu menutup kerugian atau kerusakan tersebut (Algaoud dan Lewis, 2007).
   Pada hakikatnya, konsep takaful didasarkan pada rasa solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan antara para anggota yang bersepakat untuk bersama-sama menanggung kerugian tertentu yang dibayarkan dari aset yang telah ditetapkan. Dengan demikian, praktek ini sesuai dengan apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi bersama (mutual insurance), karena para anggotanya menjadi penjamin (insurer) dan juga yang terjamin (insured).

Prinsip Bagi Hasil
Gagasan dasar sistem keuangan Islam secara sederhana didasarkan pada adanya bagi hasil (profit and loss sharing). Menurut hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis didirikan dengan tujuan pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama.  Mudharabah dan musyarakah adalah dua model bagi hasil yang lebih disukai dalam hukum Islam.
Mudharabah (Investasi)
Mudharabah dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (shahib al mal atau rabb al mal) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, dalam hal ini pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak mendapat peran dalam manajemen. Jadi mudharabah adalah kontrak bagi hasil yang akan memberi pemodal suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang mereka biayai. (Algaoud dan Lewis, 2007)
Musyarakah (Kemitraan)
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak  atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Disadur dari Tapak-Tapak Ekonomi Syariah oleh Oktofa Yudha Sudrajad

»»  READMORE...

PERBANGKAN SYARIAH

EPerbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.
Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan d

Saved

alam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.^[1][2]

Daftar isi  [sembunyikan]  1 Sejarah 2 Prinsip perbankan syariah 3 Produk perbankan syariah 3.1 Titipan atau simpanan 3.2 Bagi hasil 3.3 Jual beli 3.4 Sewa 3.5 Jasa 4 Tantangan Pengelolaan Dana 5 Referensi

[sunting] Sejarah

Suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12.^[3] Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.
Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaisans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis.^[2] Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di Kairo, Mesir.^[4]
Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan.^[5] Laporan dari International Association of Islamic Banks dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika.^[6] Diperkirakan terdapat lebih dari AS$ 822.000.000.000 aset di seluruh dunia yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, menurut analisis majalah The Economist.^[7] Ini mencakup kira-kira 0,5% dari total estimasi aset dunia pada tahun 2005.^[8] Analisis Perusahaan Induk CIMB Group menyatakan bahwa keuangan syariah adalah segmen yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan global, dan penjualan obligasi syariah diperkirakan meningkat 24 persen hingga mencapai AS$ 25 miliar pada 2010.^[9]

[sunting] Prinsip perbankan syariah

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:^[4]

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
2. Bunga (ربا riba),
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر maisir), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر gharar).

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:^[4]

Bank Islam Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa Berorientasi keuntungan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

Bank Konvensional Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam Memakai perangkat suku bunga Berorientasi keuntungan Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis

Afzalur Rahman dalam bukunya Islamic Doctrine on Banking and Insurance (1980) berpendapat bahwa prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah, karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.^[10]

[sunting] Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

[sunting] Titipan atau simpanan

• Al-Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
• Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

[sunting] Bagi hasil

• Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan

• Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

• Al-Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.

• Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

[sunting] Jual beli

• Bai' Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

• Bai' As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

• Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

[sunting] Sewa

Bagian ini membutuhkan pengembangan

• Al-Ijarah

• Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

[sunting] Jasa

Bagian ini membutuhkan pengembangan

• Al-Wakalah

• Al-Kafalah

• Al-Hawalah

• Ar-Rahn

• Al-Qardh

[sunting] Tantangan Pengelolaan Dana

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.
Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.
Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.
Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.
Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar.
Tetapi sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah.

[sunting] Referensi

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

1. ^ Rammal, H. G., Zurbruegg, R. (2007). Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia. dalam Journal of Financial Services Marketing, 12(1), 65-74.
2. ^ ^{a b} Saeed, Abdullah. (1996). Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. Leiden, Netherlands: E.J.Brill.
3. ^ Subhi Y. Labib (1969), Capitalism in Medieval Islam dalam The Journal of Economic History, 29 (1), hlm. 79-96 [81, 83, 85, 90, 93, 96].
4. ^ ^{a b c} Syafi'i Antonio, Muhammad (2001). Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press. ISBN 979-561-688-9.
5. ^ http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0816.pdf Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis, hlm. 5
6. ^ Khursid Ahmad, Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21^st Century, dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.) Islamic Banking and Finance: The Concept, The Practice and The Challenge (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999).
7. ^ "Sharia calling", The Economist, 12 November 2009.
8. ^ Slater, Joanna, "World's Assets Hit Record Value Of $140 Trillion", The Wall Street Journal, 10 Januari 2007.
9. ^ http://www.iran-daily.com/1388/12/11/MainPaper/3630/Page/5/Index.htm
10. ^ Afzalur Rahman, Islamic Doctrine on Banking and Insurance (London: Muslim Trust Company, 1980).

»»  READMORE...

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.
Oleh karena itulah pada bulan Oktober 1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing.

• Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.

Blokade laut ini dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah:

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

• Kas negara kosong.
• Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
• Tanah pertanian rusak

1. Tenaga kerja dijadikan romusha
2. Tanah pertanian ditanami tanaman keras

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

• Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
• Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
• Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
• Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
• Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
• Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, yang isinya

1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
3. Penanaman kembali tanah kosong
4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

[sunting] Demokrasi Terpimpin

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

[sunting] Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

[sunting] Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
• Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

• Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
• Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
• Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
• Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
• Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
• Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

[sunting] Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

[sunting] Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:

• Untuk memajukan pengusaha pribumi.
• Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
• Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
• Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

• Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
• Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
• Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

[sunting] Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

• Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
• Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

[sunting] Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

• Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
• Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

[sunting] Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

• Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
• Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
• Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

[sunting] Orde Baru

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.

[sunting] Pasca Suharto

Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun ^[1] meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat diantara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.
Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun^[2] oleh IMF dalam juta rupiah.

Tahun	PDB
1980	60,143.191
1985	112,969.792
1990	233,013.290
1995	502,249.558
2000	1,389,769.700
2005	2,678,664.096
2010	6,422,918.230

»»  READMORE...